SUPERSEMAR — Orde Baru adalah rezim yang berkuasa setelah Soekarno Proklamator Kemerdekaan Indonesia disingkirkan dengan “paksa”.
Sang Proklamator harus membuat Surat Perintah Sebelas Maret bagi majunya Soeharto menjadi Presiden.
Pemberontakan PKI sebagai alat legitimasi agar Soeharto tampil setidaknya masih menjadi alat pembenaran sejarah hingga saat ini.
Tak ada angka pasti berapa banyak korban pembunuhan masal oleh rezim itu terhadap siapapun yang dianggap PKI. 500 ribu? Sejuta?
Tak ada pengadilan, tak ada penyidikan bahkan tak ada penyelidikan dilakukan untuk mengadili menetapkan bersalah, dan menghukum anggota, simpatisan bahkan mereka yang tak tahu menahu.
Siapapun dianggap bagian dari PKI, dibunuh, ditangkap dan dihilangkan tanpa proses apapun.
Namun nalar ceritanya menjadi aneh ketika harus diurutkan.
Yang memberontak adalah PKI.
Apa makna pemberontakan dalam konsep bernegara?
Pasti terkait dengan tindakan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Biasanya terkait dengan rencana penggulingan sebuah pemerintahan yang sah.
Lantas kenapa PKI yang memberontak kok yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden adalah Soeharto?
Surat Perintah Sebelas Maret, itulah alasan pembenarannya.
Dimana surat itu?Hilang…!! Selesai sudah masalah. Mau ngeyel, Mati kamu..!! Anak sekarang bilang : “Masalah buat lo?”Itulah gambaran sederhana tentang cerita aneh tersebut, tapi dipercaya.
Gak percaya? Tak tembak kamu. Gampang kan?
Sejak saat itu, tak ada lagi orang berani bertanya tentang legalitas tersebut. Percaya sukur, gak percaya, ya harus percaya!Sejak saat itu, negara tenang. Tak ada orang atau rakyat ngeyel, apalagi demo. Tak ada suara kritis keluar dari mulut rakyat. Yang ada adalah mufakat. Semua keputusan selalu hasil mufakat.
Agama masuk dalam kolom KTP. WNI dipisah menjadi dua, asli dan keturunan. Tindakan rasis dimulai. Kebebasan berekspresi hilang tak berbekas. Semua demi STABILITAS.
Jadilah Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan setiap pemilu selalu menang mutlak karena tiga partai yang diijinkan ikut pemilu adalah partai dengan ketua umum yang diijinkan.
Semua hanya tentang ijin yang harus berasal darinya tanpa hak ngeyel. Korupsi tanpa rasa malu, hanya akibat tak terbantahkan dari kondisi tanpa kekuatan penyeimbang.
Masih ingin balik ke ORBA?
