MEDAN || GEMADIKATV.com – Seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia mempunyai hak yang sama dimata Hukum, sehingga jika mayarakat merasa tidak dilayani atau dipermainkan atau juga proses hukumnya lambat meskipun sudah berkekuatan hukum tetap (incraht} dari Mahkamah Agung (MA), masyarakat bisa mengadukan hal tersebut ke pihak independen seperti OMBUDSMAN agar segera ditindak lanjuti proses pelayanan yang sangat merugikan masyarakat ini.
Hal inilah yang dilakukan Nurhayati pada Kamis (16/5/2024) kemarin,dimana Nurhayati
selaku pemenang Kasasi terhadap 3 orang tergugat Herman Hariantono alias Ali Tongkang dan kawan-kawan warga Kota Galuh dengan no.2690.k/Pdt/2023 /junto no.25/Pdt/2023/Pt.Medan/ junto no.8/Pdt.G/2022/Pn Sei Rampah mendatangi kantor OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Asrama Medan.
Baca Juga: Dr.Asri Ludin Tambunan Minta Pengurus KONI Pagar Merbau Gali Potensi Olahraga Unggulan
Kedatangan Nurhayati dan Tim diterima PJ OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Jamar Panggabean, Nurhayati menceritakan Proses perjalanan Kasus Perdatanya yang menggugat 3 orang warga Dusun 4 Desa Kota Galuh Herman Hariantono alias Ali Tongkang dan kawan-kawan, Dan ada juga Intervensi Yayasan Darwisyah yang katanya pemilik lahan seluas 47 Ha diatas lahan 64 Ha milik Nurhayati sesuai dengan Grand Sultan 102/1924 yang dibelinya dari Tengku Gamal pada 27 April 1979 dan Intervensi Yayasan Darwisyah ditolak.
Nurhayati juga menceritakan, karena intervensinya atas tergugat 3 orang warga Kota Galuh ditolak, Nurhayati sempat digugat oleh Yayasan Darwisyah namun kasusnya dimenangkan Nurhayati sampai PT Medan saja dan Inkrah.
Sekarang ini dilemanya, Nurhayati yang sudah ditetapkan sebagai pemenang Kasasi dari MA dengan no.2690.k/Pdt/2023 pada Nopember 2023 lalu, namun sampai Mei 2024 ini proses Eksekusi lahannya diduga diperlambat oleh pihak PN Sei Rampah, bahkan Saat Pra Eksekusi pembacaan Konstatering Terjadi Kericuhan dimana ada aktor intelektual menurunkan ratusan warga diduga suruhan untuk menggagalkan Pra eksekusi tersebut.
“Saya heran, saya selaku pemenang kasus perdata hingga mengantongi putusan Inkra dari MA dibilang Kapolres Serdang Bedagai AKBP OXY terjadianya kekisruhan karena adanya bentrokan dan PN tidak koordinasi dengan polisi , padahal Kapolres Serdang Bedagai tidak ditempat, dan Juga sangat disayangkan Pihak PN juga tidak menurunkan pengamanan, bahkan saya curiga kericuhan ini kuat dugaan sudah di setting sedemikian rupa, sebab seharusnya pihak PN Sei Rampah sebelum melakukan Pra Eksekusi menggelar Rapat Koordinasi dahulu dengan pihak Tergugat, pihak Kepolisian,TNI dan pihak terkait lainnya, namun tidak dilakukan sehingga saat pra eksekusi kericuhan yang mengakibatkan 2 orang keluarga saya dianiaya secara brutal dan masuk Rumah Sakit,” tegas Nurhayati kepada pihak OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumut.
Setelah menerima laporan Nurhayati, PJ OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumut kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan Nurhayati selaku warga yang mengadukan permasalahannya ke OMBUDSMAN RI atas pelayanan publik yang dirasakannya lambat dari pihak PN Sei Rampah.
“Kami selaku pihak OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumut sangat mengapresiasi Ibu Nurhayati yang mengadukan permasalahan Pelayanan Publik yang dirasakannya sangat tidak berpihak, apalagi Ibu Nurhayati ini selaku pemenang kasasi dari MA dengan no.2690.k/Pdt/2023 atas lahan di wilayah Perbaungan Serdang Bedagai, namun pengaduan ini harus ada syaratnya yaitu harus melengkapi berkas-berkas yang ada termasuk putusan inkrah MA dan perintah Eksekusi, serta Sekum yang sudah dibayar Ibu Nuhayati kepada negara, dan hal ini lah yang menjadi kuat untuk nantinya pihak OMBUDSMAN melakukan investigasi,” Ujar PJ OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumut.
Jamar Panggabean menegaskan, pihaknya masih menunggu kronologis singkat terkait kasus perdata yang sudah inkrah, mulai dari tuntutan awal hingga putusan MA dan juga kekisruhan yang terjadi saat Pra Eksekusi 7 Mei 2024 la
Wartawan: Wagiono
Respon (1)