Sukabumi Gemadikatv.com – Masalah reforma agraria di kabupaten sukabumi belum ada habis nya pasalnya masyarakat kabupaten sukabumi kebanyakan bertani di lahan perkebunan baik EX HGU jga lahan perum perhutani.
Melihat hal tersebut heri sarmanto SH yang kini sedang mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif untuk DPRRI wilayah empat ko/kab sukabumi berkolaborasi dengan HABIB MULKI CENTER untuk memperjuangkan hak kelola lahan untuk masyarakat baik dalam perogram perhutanan sosial maupun PPTKH yang mana melalui organisasi GEMA PS INDONESIA sudah berhasil memperjuangkan SK yang tersebar di beberapa desa
Dalam acara pertemuan heri sarmanto dengan puluhan ketua kelompok tani hutan pada hari selasa 6 februari 2024 di kantor HABIB MULKI CENTER jalan jalur lingkar selatan yang di kenal perapatan baros
Heri Sarmanto SH memaparkan kepada media ” Hari ini kita kumpulkan daripada tim-tim yang bergabung di Habib Mulki Center dan juga sebenarnya karena kita sama visi-misinya untuk bagaimana memperjuangkan reforma agrarian atau memperjuangan hak-hak rakyat terhadap tanah dan kita bukan dalam arti yang mengarah sebenarnya ini cuma hanya melaksanakan undang-undang dilaksanakan daripada aturan negara hari ini bergabung di Habib Multi Center yang memang sudah melaksanakan sudah ada hasilnya dan karena kita kolaborasi kolaborasi di bidang praktik sama-sama praktisi dan sampai saya juga backgroundnya hukum dan itu akan kita kuatkan untuk diskusi apakah ini menyalahi apakah ini benar. ” Ujar Nya
Menjadi praktisi insyaallah itu memang jalurnya kita bukan ngarang bukan asal ngomong tapi karena ingin meluruskan atau menjalankan daripada undang-undang nah republik ini panglimanya adalah hukum, tanah itu adalah hukumnya, ada Undang-undang pokok agraria, ada Undang-undang tentang reforma agraria ” Ungkap Nya
Kebetulan saya nyalon DPR-ri itu memang niatnya untuk kebersamaan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat itu tadi, karena kalau belum tidak punya legesi atau tidak punya kekuasaan yang selama ini saya lakukan sampai 30 tahun ya cuman hanya iya dan iya dan iya tapi kalau ada sesuatu kekuasaan bukan disalah gunakan tetapi untuk kemasalahatan untuk apa namanya memang untuk mengawasi darijalannya pemerintahan itu sendiri DPR itu adalah pengawas. bisa dan memagari membuat undang-undang budgeting tadi untuk memang kalau dari kasih haknya kita perjuangkan tentang isinya ” Tutup Heri Sarmanto Kepada Awak Media
Di Waktu yang sama Asep Solahudin selaku ketua GEMA PS Indonesia Jabar Banten Juga Menjelaskan ” Untuk reforma agraria ini sebetulnya kawan-kawan juga saya enggak mau klaim-klaiman ya eh reforma agraria ini kan legalisasi aset ya ee akses legal ee atau akses reform ada aset reform nah di dalam hal akses reform hari ini kita sebetulnya dicibir dengan kawan-kawan yang lain eh kenaapa karena kita memperjuangkan hak bate, tapi saya berbicara tentang alas hak, gitu kan, berbicara alas hak, kita mempunyai akses dulu, kita masuk dulu ke dalam, karena sejatinya yang namanya hak pakai itu dapat ditingkatkan, baca undang-undang nomor 5 tahun 60 tentang dasar-dasar pokok agraria, kita jangan terjebak dengan? ” Papar Asep
akses terhadap satu objek itu aksesnya bisa ditingkatkan statusnya itu nanti periode kedua karena hari ini regulasinya itulah yang ada kita manfaatkan regulasi hari ini yang ada dukungan dari pihak pemerintah karena kalau kita kekeh pada sebuah reforma agraria sejati untuk jadi hak milik hari ini hak milik itu Diregulasinya hanya BPTK penyelesaian penguasaan kanan dalam rangka penakan kawasan hutan nah itu yang ada pelepasan dulu pelepasan kawasan padahal kita tahu bahwa kalau berbicara negara hari ini kapan korporasi ini beli tanah ah karena pemilik tanah ini rakyat di situ dalam sebuah pendirian negara rakyat teritorial dan pemerintahan enggak ada korporasi di situ ” Ungkap Asep.
Jadi rakyat ini mempunyai hak yang istimewa, sedangkan hari ini dihukum kita rakyat itu kalah dengan korporasi, seakan-akan rakyat ini adalah hama bagi investasi ” Tutup Asep
Reporter, Ujang S
