Jakarta, Gemadikatv.com – (01/11/23) Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan hakim konstitusi harus mundur, apabila perkara yang ditangani berpotensi terjadi konflik kepentingan yang melibatkan dirinya.
Aturan itu termaktub dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang -undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Hal itu Denny sampaikan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di Gedung MK Jakarta, Selasa (31/10/23). Pernyataan tersebut ia utarakan kepada Ketua MK Anwar Usman yang turut memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Sebagaimana diketahui, putusan itu disebut membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran menjadi peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menanggapi hal itu, Anwar Usman tegas mengatakan ihwal jabatan ditentukan oleh sang maha kuasa yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang maha kuasa,” kata Anwar di kawasan Gedung MK. Jakarta Pusat, Selasa.
