GEMADIKATV.com || PALEMBANG -Sekelompok masa yang menamakan diri Presidium LSM Anti Korupsi -LSM (AK) Sumatera Selatan mengadakan aksi unjuk rasa dihalaman Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, untuk mempertanyakan Anggaran SKPD Th.2023 yang dugaan patut dicurigai adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan Negara. (14/03/2024).
LSM Presidium Anti Korupsi dugaan penyalahgunaan anggaran pada dinas kependudukan catatan sipil Sumsel. Mengenai Anggaran SKPD 2023 yang dugaan terindikasi rentan dengan manipulasi dan Korupsi.
Kamis 14 Maret 2024 Kawan-kawan Presidium LSM Anti Korupsi melakukan aksi damai di halaman disdukcapil sumsel, meminta klarifikasi secara langsung kepada kepala dinas mengenai kegiatan yang menggunakan APBD Provinsi Th.2013 sebagai berikut :
- Anggaran Swakelola penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp.5.760.043.000
- Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD Rp.459.895.000
- Penyedian jasa pelayanan umum kantor Rp.615.040. 000
- Pemeliharaan peralatan dan mesin Rp.175.000.000
- Paket kontraktual Th. 2023 Rehab dan bangunan Rp.800.000.000
Dugaan daftar lima (5) kegiatan diatas dugaan kami kegiatan tersebut banyak kejanggalan diantaranya, gaji dan tunjangan ASN itukan sudah dianggar oleh pemerintah pusat melalui APBN, terkecuali TPP, Tunjangan Penambahan Penghasilan hasil kebijaksanaan pemerintah daerah yang telah diatur dalam Pergub, dn perwali kalu kotamadya.” tutur sejumlah anggota LSM AK.
Dugaan terindikasi penuh manipulasi dan korupsi dalam penggunaanya pada saat kami mengadakan aksi damai, kami melihat Gedung Disdukcapil kondisi nya saat ini seperti tidak terawat, sebagian dinding gedung berwarna hitam – hitam yg dipenuhi lumut – lumut yg sudah kering dan Plafon gedung banyak yg terkelupas dan yg bolong jadi kemana Anggaran untuk rebab dan pemeliharaan bangunan tersebut Tahun.2023, ucap salah satu anggota LSM Anti Korupsi.
“Kalau kondisi gedung seperti ini jadi anggaran dikemanakan!! itu yang kami pertanyakan”, tutur Yuliadi Ampratman SH, selaku koordinator lapangan LSM AK.
Pada saat perwakilan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Sumsel menemui para pengunjuk rasa menyampaikan, “saat ini Kepala Dinas tidak ada dikantor, lagi dinas di luar, kami terima kasih atas kedatangan kawan – kawan dari Presidium LSM Anti Korupsi telah menyampaikan aspirasinya, kami belum dapat memberikan klarifikasi atas hal tersebut, karena Kadinnya tidak ada, nanti saya sampaikan kepada Kadin maksud dn tujuan kawan dari Presidium”
Yuliadi Ampratman SH. sangat menyesalkan atas ketidak puasan jawaban tersebut, perwakilan kepala dinas tidak memberikan tanggapan apapun terkait aspirasi kami.
“saya kecewa kedatangan kami tidak memdapat jawaban apapun terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut” Ucap Yuliadi Ampratman.
“Kami beri waktu tiga (3) hari untuk menjelaskan dan menerangkan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut, kalau tidak ada penjelasan, maka kami akan teruskan kepenegak hukum untuk menindak lanjuti hasil temuan dari lembaga kami ini,“: tutup Yuliadi Ampratman.
