Sumsel, Gemadikatv.com – Senin (27/11/2023), sangat sulit untuk bertemu dengan Kepala Dinas dan Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang yang sering dinas luar (DL). Menurut keterangan Pak Erwin Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang pada tanggal 13 November 2023, pada Gemadikatv.com bahwa pembagian beras pada masyarakat itu program pemerintah disaat melalui badan Ketahanan Pangan Nasional untuk mengantisipasi dampak inflasi pada saat ini yang diambil dari cadangan pangan nasional agar masyarakat yang tidak mampu dapat mengatasi kesulitan ekonominya untuk keluarga penerima manfaat (KPN).
Untuk penyalurannya, badan ketahanan pangan nasional bekerjasama dengan Kemensos dalam meminta data nama-nama masyarakat yang sudah menerima PKH dan KKS, yang selama ini sudah terdaftar di Kemensos. Kalau ada warga yang mampu dan pensiunan dari PNS dapat bantuan Beras kami tidak tahu itulah data yang kami dapat dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Sosial Pihak dari PT. Disniroha serta Camat telah mengadakan rapat untuk memutuskan dimana beras tersebut harus dibagikan. Kesepakatan pertama disepakati di Kantor Camat, pihak Kecamatan berkeberatan kalau beras tersebut ditempatkan di kantor Camat, akhirnya dengan keputusan terakhir diserahkan ke Kelurahan-kelurahan.
Tanggal 25 November 2023, malam minggu Sam Ratul Fuad perwakilan dari PT. Disniroha menjelaskan memang benar kalau PT. Disniroha di Palembang bergerak di bidang obat-obatan kalau di Jakarta bergerak di bidang logistik seperti obat-obatan, kayu, makanan, beras, konsunan grut, dan perusahaan kami ini ber-grup.
PT. Disniroha sudah bergerak dan berjalan di tahun 2019 dalam penyaluran program beras pemerintah ini, izin usaha PT Disniroha itu bergerak di bidang logistik, PT. Disniroha memenangkan tender untuk pengangkutan dan penyaluran sembako atau beras 10kg dari Bulog kepada masyarakat, bukan pengadaan pangan berupa beras. Tender yang ikut ada 15 perusahaan baik perusahaan swasta maupun BUMN, diantaranya PT. Pos, PGR, anak perusahaan dari Bulog, dan lain-lainnya. PT. Disniroha pemenang tender dalam pengangkutan dan penyaluran beras hanya mempunyai lima armada atau 5 mobil truk untuk menyalurkan beras se-provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Babel.
Bagaimana bisa PT. Disniroha menyalurkan beras tersebut untuk wilayah Sumatera Selatan dan Provinsi Babel kalau hanya 5 truk, sedangkan untuk penyaluran dalam kota Palembang tidak cukup karena di Kota Palembang ada 18 kecamatan dan ± 10 kelurahan, bagaimana bisa tercapai untuk penyaluran ke seluruh Sumatera Selatan dengan tepat waktu.
Menurut keterangan Syamratul Fuadi untuk mengangkut dan menyalurkan beras tersebut kami menyewa truk angkut karena armada kami tidak cukup supaya bisa tepat waktu dalam penyalurannya.
Kalau ada orang mampu dan pensiunan PNS dapat menerima bantuan beras tersebut harus bagaimana kan ada perubahan data, kalau masih tidak berubah, masih juga yang lama menerima, laporkan di kelurahan dan lurah bisa melaporkan ke Dinas Sosial dan dicoret nama orang tersebut diganti dengan yang baru dan berhak menerimanya.
Yang informasinya ada anggaran untuk dokumentasi penyerahan beras kepada masyarakat seperti foto warga yang menerima bantuan sembako biaya tenda dan kursi apakah itu diserahkan ke pihak kelurahan atau difiktifkan. Saya tidak tahu masalah itu, saya hanya berkoordinir penyaluran saja. Itu bukan tugas saya. Program beras murah 5kg dan 1 liter minyak Rp. 67.000 itu program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang dan Bulog. Kenapa hanya warga sekitar Dinas Pertanian yang mendapatkan beras murah tersebut. Ada warga yang sudah dapat kupon dan ada namanya tapi mereka tidak mendapatkan beras dan minyak murah tersebut. Kalau masalah itu tanyakan saja langsung ke Bulog dan Dinas Pertanian
