Anggarannya APBD Kab. Pali Pelaksanaan Fisiknya Di Kota Palembang Kolam Renang Pakri Polda Sumsel

Sumsel, Gemadikatv.com – Rabu, 15 November 2023 Adanya kecurigaan penyalahgunaan APBD Kab. Pali mengenai pembangunan Kolam Renang Komplek Pakri Polda Sumsel di lokasi Kota Palembang.

Kamis, 09 November 2023 kawan-kawan dari Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel, mengadakan aksi damai di pintu gerbang Kejaksaan Tinggi yang ditutup rapat dengan pagar terali besi yang tinggi dikarenakan tidak diperbolehkan kawan-kawan LSM mengadakan aksi damai di dalam halaman Kajati Sumsel, entah apa alasannya kami tidak tahu.

Para demonstran menuntut agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel membentuk tim turun ke lapangan mengecek kegiatan fisiknya, apa benar anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan kolam renang atau kolam ikan, dan meminta pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) serta PPKnya segera dipanggil dan diperiksa yang diduga proyek tersebut mengada-ngada dan tidak masuk akal, karena kegiatannya berada di kota Palembang dan anggarannya menggunakan APBD Kab. Pali.

Antara kota Palembang dan kab. Pali bisa ditempuh jarak ± 3 atau 4 jam, di luar jangkauan dan kewenangan kabupaten, yang dianggarkan instansi partikel komplek perwira polda sumsel. Institusi kepolisian itu dibawah kendali langsung presiden, bukan dibawah gubernur bupati atau walikota, maka anggaran yang harus dilaksanakan anggaran APBN. Proyek pembangunan kolam renang komplek pakri polda sumsel kota Palembang dianggarkan setiap tahun dalam kurun waktu 4 tahun belum selesai-selesai juga, mulai dari tahun 2020 dianggarkan Rp. 1.388.275.449,52 (1,3 miliar rupiah), dilaksanakan oleh PT. Aldaffi Putra HK, tahun 2021 dianggarkan kembali Rp. 987.415.813,21 dilaksanakan oleh CV. Rizki Fitra Marisya, tahun 2022 dianggarkan kembali Rp. 2.900.000.000,- (2,9 miliar rupiah) dengan pemenang dan pelaksana yang tidak jelas, yang dimana diduga fiktif. Tahun 2023 kabupaten Pali menganggarkan kembali kolam renang dipakri sebesar Rp. 7.517.210.516,33 (7,5 miliar) dilaksanakan oleh CV. Karya Total.

Kawan-kawan dari presidium LSM Anti korupsi bingung apakah proyek ini multiyears (tahun jamak) atau tahun tunggal. Kalau proyek ini multiyear (tahun jamak) pasti anggarannya dianggarkan 1 kali dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh 1 kontraktor. Kalau proyek ini tahun tunggal, kenapa dilaksanakan tiap tahun dengan judul lanjutan-lanjutan dan anggaran pun semakin naik atau membengkak.

Pada saat kawan-kawan presidium anti korupsi ke lokasi, tidak melihat atau menemukan kolam renang yang dikerjakan di komplek pakri tersebut, tapi ada kolam ikan itupun sudah sekian tahun yang lalu hanya ada pengecatan-pengecatan lantai yang terlihat. Kami tidak tahu di dalam komplek pakri dilaksanakan di lokasi mana anggaran APBD Kab. Pali dianggarkan untuk kolam renang, ada dugaan pekerjaan pembuatan kolam renang komplek pakri tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK).

Terindikasi di mark up dan terindikasi di fiktifkan, sebesar apa?, sedalam apa?. Kolam renang itu dikerjakan dan berapa jumlah kolam yang dilaksanakan? Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi melalui Kasi Intel Pohang Siahaan menemui para pengunjuk rasa menyampaikan bahwa kami diperintahkan oleh pimpinan untuk menerima aksi unjuk rasa pagi ini dan merespon setiap kali ada unjuk rasa, dan silahkan laporannya disampaikan ke PTSP bagian penerima surat laporan di lengkapi dengan bukti-bukti kalau ada bukti tambahan, silahkan sampaikan ke kami, biar kami cepat memprosesnya.