Kolam Ikan Atau Kolam Renang APBD Kab. Pali yang Dibangunkan Di Komplek Pakri Polda Sumsel Di Kota Palembang

Bagikan ke :

Sumsel, Gemadikatv.com – (22/11/2023), Presidium LSM Anti Korupsi mengadakan aksi lanjutan untuk mempertanyakan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel sudah sejauh mana laporan dari lembaga kami ini ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel. Apakah Kepala Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. PALI, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kontraktornya sebagai pelaksana sudah dipanggil dan diperiksa atau belum mengenai kegiatan pembangunan kolam renang yang dianggarkan dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2023.

Pembangunan kolam renang Komplek Pakri Polda Sumsel yang belum selesai juga. Tahun 2020 dianggarkan Rp. 1.388.275.449.52 oleh CV. Aldaffa Putra HK, tahun 2021 dilanjutkan lagi Rp. 987.415.813.21 oleh CV. RIZKI FITRIA MARISYA, tahun 2022 dilanjutkan lagi kolam renangnya dianggarkan Rp. 2.900.000.000,00 dengan pelaksana yang tidak jelas, tahun 2023 dilanjutkan kembali pembangunan kolam renang itu Rp. 7.517.210.516,3.

Sementara itu perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel, Andi dari Jaksa Intel menemui para pengunjuk rasa dan mengatakan kami belum tahu dan belum bisa memberikan penjelasan sejauh mana perkembangan tentang laporan dari kawan-kawan LSM karena atasan kami lagi tidak dikantor, jadi masukkan saja di PTSP silahkan ditanya disana.

Sementara itu 2 orang dari presidium LSM anti Korupsi menghadap ke bagian PTSP KAjati Sumsel dan mendapatkan informasi penjelasan dari salah satu pegawai PTSP laporan yang dimasukkan oleh presidium LSM tanggal 09 November 2023 masih di ruang Kepala Kejaksaan Tinggi belum turun ke bagian intel atau pidsus.

Kawan-kawan dari Presidium LSM anti korupsi heran sudah 2 minggu surat dari lembaga kami ini belum juga ditindaklanjuti dan kajati belum membentuk tim untuk turun ke lapangan dan belum memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Apakah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel takut untuk menindaklanjuti laporan dari lembaga kami ini dikarenakan ada indikasi keterlibatan petinggi-petinggi Polda Sumsel dalam pengajuan anggaran dan pelaksanaan proyek ini. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner Iklan